Ahmad Miftahul Karomah

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat dengan Negara tetangga. Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan darat dengan Serawak (Malaysia) sepanjang ± 966 KM di 5 kabupaten yang terbentang dari Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kapuas Hulu. Garis perbatasan tersebut terdapat di 98 desa pada 14 kecamatan sebagai berikut:

  1. Wilayah Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh.
  2. Wilayah Kabupaten Bengkayang adalah Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding.
  3. Wilayah Kabupaten Sanggau adalah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Noyan.
  4. Wilayah Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah.
  5. Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lumpar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau dan Kecamatan Kedamin.

Dari lima kabupaten, hanya terdapat 1 pintu perbatasan (border gate) yang memiliki fasilitas Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS) dengan kondisi yang relatif baik yaitu pintu Entikong Kabupaten Sanggau. Sedangkan fasilitas CIQS di border Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan Badau Kabupaten Kapuas Hulu masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk. Kemudian terdapat border yang masih dalam tahap pembangunan dan perencanaan yaitu border Aruk Kabupaten Sambas dan border Jasa Kabupaten Sintang. Disamping border yang telah dan akan beroperasi secara resmi terdapat 50 jalan setapak di wilayah perbatasan yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak.

Hubungan sosial masyarakat perbatasan terjalin harmonis karena bahasa yang sama dan merupakan satu rumpun serta banyak terdapat yang masih memiliki hubungan keluarga meski berbeda kewarganegaraan. Terlihat perbedaan yang signifikan antara wilayah Indonesia dan Malaysia adalah pembangunannya, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia. Karena perbedaan yang sangat mencolok hingga masyarakat perbatasan sendiri membandingkan Indonesia dan Malaysia ibarat surga dan neraka atau langit dan bumi.

Hal tersebut diatas antara lain tercermin dari fasilitas atau infrastruktur yang cukup berbeda antara dua wilayah tersebut. Kondisi infrastruktur di perbatasan Kalimantan Barat sebagai berikut:

  • Sebagian besar jalan utama desa di Wilayah perbatasan masih berupa tanah dan terdapat 6 desa yang media transportasinya menggunakan sarana air.
  • Sarana media elektronik khususnya siaran televisi yang dominan di wilayah perbatasan merupakan TV saluran Luar Negeri (31 desa) sedangkan yang mampu menangkap sinyal TV Nasional hanya 16 desa. Lebih lanjut terdapat 8 Kecamatan yang tidak mendapatkan sinyal TV.
  • Terkait telekomunikasi, tidak terdapat sinyal telepon di 39 desa, sementara 42 desa terdapat sinyal meskipun lemah.
  • Dari sisi sumber air, secara umum di wilayah perbatasan masih cukup baik dimana 65 desa menggunakan sungai/danau sebagai sumber air dan 32 desa menggunakan mata air sebagai sumber air.

Kondisi tersebut tentunya berpotensi menghambat masuknya investasi swasta sehingga praktis perekonomian di perbatasan hanya digerakkan oleh masyarakat lokal dan aktivitas ekonomi kurang dapat berjalan optimal. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi pola pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Kondisi wilayah perbatasan yang memprihatinkan tersebut sering menjadi bahan diskusi, seminar serta berbagai diskursus di ibu kota. Namun seringnya menjadi bahan diskusi tidak berbanding lurus dengan akselerasi pembangunan wilayah perbatasan diberbagai bidang. Paradigma membangun wilayah perbatasan dan terpencil harus dirubah karena perbatasan merupakan garda terdepan Indonesia. Jika sebelumnya kegiatan-kegiatan dilakukan di ibu kota, kini berbagai program dan kegiatan harus menyentuh langsung pada masyarakat perbatasan. Sekecil apapun program untuk wilayah perbatasan seyogiyanya dilakukan di daerah tersebut, agar manfaat dari berbagai kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan serta dapat menambah nasionalisme masyarakat perbatasan.

Ditulis oleh Ahmad Miftahul Karomah

Penulis adalah Pimpinan Redaksi pmii.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *