PMII Wonosobo Demo DPRD Tolak Revisi UU MD3
PMII Wonosobo Demo DPRD Tolak Revisi UU MD3, Selasa, 27/02/2018

Wonosobo  – Ratusan  Kader PC PMII Wonosobo berunjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( UU MD3) di depan kantor DPRD Wonosobo, Selasa, 27/02/2018.
Di depan kantor dewan, PMII disambut puluhan anggota Polres Wonosobo. Korps berseragam cokelat ini menjaga pintu masuk ke kantor DPRD. Massa pun hanya bisa berorasi sembari membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka di depan polisi.
Ketua Umum PC PMII Wonosobo, Fatkhul Khorip, Menyatakan pihaknya menolak revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945.
“Jika UU yang sudah disahkan DPR RI itu kemudian disetujui oleh Presiden, bakal menjadi bukti kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurutnya, DPR akan menjadi powerfull dan sulit disentuh hukum, dan jika UU MD3 disahkan, maka sudah mencederai demokrasi” ugkapnya.
Ia juga menambahkan, dalam revisi UU MD3 tersebut, menurutnya terdapat beberapa pasal yang mengkriminisasi hak berpendapat rakyat. pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245. Pada pasal 73, dianggap akan menyalahgunakan tugas fungsi pihak kepolisian saat melakukan pemanggilan kepada pihak tertentu yang diundang oleh DPRD, padahal pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan keputusan politik, sedangkan kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum. Hal ini membuat bentuk kekeliruan yang menjadikan polisi kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum. Disisi lain, rakyat akan dengan mudah dikriminalisasi dengan dalih tidak mengindahkan panggilan DPR, padahal ketidakhadiran orang perorangan bisa jadi merupakan salah satu bentuk kritik atas kinerja DPR yang dianggap buruk dan tidak memihak rakyat.
.
Adapun pasal 122 huruf (k) dan pasal 245 menurut pendemo akan membuat DPR tidak bisa dikritisi, dan ketika mereka melakukan tindak pidana, aparat keamanan harus melalui mahkamah dewan atau persetujuan presiden untuk melakukan penindakan, sehingga pasal 245 memunculkan hak imunitas anggota DPR yang bermasalah dengan hukum.
Ketua Komisi A, Suwondo Yudhitiro beserta wakil ketua Komisi A, Rochman, saat menemui pendemo menyampaikan, pihaknya secara pribadi bisa memahami maksud dan tujuan para pendemo, meski secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai wewenang dalam ikut membahas revisi UU MD3.
“Kami sampikan, bahwa selaku pribadi dan sebagai wakil rakyat yang saat ini dipercaya masyarakat untuk duduk sebagai DPRD, kami mendukung aksi PC PMII yang secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3” ucapnya di hadapan demontran PMII.
Aksi unjuk rasa Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII ini secara keseluruhan berjalan damai. Setelah berhasil menemui anggota DPRD, pendemo menggelar longmarch dari kantor DPRD Wonosobo menuju Taman Plaza Wonosobo. (AM)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *