JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pemerintah akan memperhatikan keberadaan desa adat, karena selama ini kerap disingkirkan oleh kepentingan industri.  Padahal  dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, desa adat sudah diakui hak-hak kesatuan masyarakat adat, termasuk hak mengurus dirinya sendiri.

“Desa adat harus dilindungi dan disejahterakan masyarakatnya. Pemerintah pusat dan daerah, harus lebih bijaksana dalam memberikan izin-izin kegiatan industri yang bersinggungan dengan wilayah desa adat,” ujar Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Marwan Jafar, jumat (6/2).

Menurut Menteri Marwan, penetapan desa adat akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. “Saya inisiatif untuk mendorong dilakukan revisi PP itu. Tentu ini akan melibatkan sejumlah kementerian terkait,” ujarnya.

Menteri Marwan mengatakan, desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan wilayahnya sendiri. “Justru keberadaannya harus diperkuat dan lebih mandiri membangun desanya, karena merupakan tanah leluhur yang sudah ratusan tahun ditempati masyarakat tersebut,” katanya.

Sumber: Website Kementerian DPDTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *