Oleh: SHALEH, SH (Ketua PB PMII Bidang Advokasi, Hukum & HAM)

Semenjak pembahasan Rancagan Undang – undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) di DPR RI sudah menimbulkan polemik yang luar biasa dimasyarakat. DPR RI terkesan memaksakan Rancagan Undang – undang (RUU) Badan hukum Pendidikan (BHP) untuk disahkan menjadi Undang -undang walaupun gelombang penolakan terjadi di hampir seluruh tanah air terutama oleh kalangan mahasiswa. Puncaknya pada tanggal 17 Desember 2008 DPR RI mengesahkan Rancagan Undang – undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi Undang - undang walaupun penolakan terjadi dimana – mana bahkan di gedung DPR RI para mahasiswa sempat bentrok dengan aparat keamanan. Tapi apa boleh buat DPR RI mengabaikan teriakan anak bangsa yang diwakilinya. Pada tanggal 16 Januari 2009 Undang - undang Badan hukum pendidikan (BHP) yang disetujui oleh DPR RI menjadi Undang – undang akhirnya ditanda tangani oleh Presiden dan menjadi Undang – undang No. 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 10. Sebagai organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia Pengurus Besar Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) merespon dengan cepat terhadap gelombang penolakan diundangkannya Undang – undang Badan Hukum Pendidikan dan lansung mengajukan Yudisial Review kepada Mahkamah Konstitusi.yang diwakili oleh SHALEH, SH (Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM) dan SHOLIHUDDIN, SH (Ketua PB PMII bidang Aparatur) selaku Pengacara/ Advokat di PB PMII pada jam 13.30 tanggal 23 Februari 2009 langsung mendaftarkan Yudisial Review UU No. 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah Pengurus Besar Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dilakukan untuk mengimbangi penolakan terhadap lahirnya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum yang dilakukan oleh kader PMII dijalanan yang terjadi hampir diseluruh pelosok negeri. 

Oleh KH. Andi Jamaro Dulung, M.Si
(Ketua PBNU)

Menapaki usianya yang ke-82, Nahdlatul Ulama’ tentu saja semakin memasuki tahap “pematangan”, baik secara jama’ah maupun jam’iyah. Turut berkiprah, serta mewarnai sejarah Republik ini selama hampir satu abad, seharusnya memberi NU pengalaman yang memadai dalam mencari bentuknya yang ideal. Sejarah mencatat, NU selalu terlibat sebagai aktor yang diperhitungkan dalam setiap fase perubahan konstalasi Nasional. NU pernah menjalani masa-masa sebagai partai politik, hingga akhirnya kembali ke “khittah”, bahkan secara tidak langsung NU mampu mengantarkan salah satu kader terbaiknya menjadi orang nomor satu di negeri ini, Abdurrahman Wahid.

Namun ironi, hari ini NU seperti kehilangan taring. Percaturan nasional seolah mengesampingkan NU sebagai jangkar perubahan. Salah satu penyebabnya adalah budaya pragmatisme politik yang menggrogoti nilai-nilai luhur politik kebangsaan yang selalu dijunjung tinggi NU. Pragmatisme memang mengikis banyak hal, independensi, kearifan sikap, solidaritas, bahkan kewibawaan NU. Karena itu, menurut hemat saya, Muktamar NU ke 32 di Makassar, harus menjadi pijakan menuju lembaran baru, menampilkan eksistensi kewibawaan organisasi ini kembali sebagai Ormas Islam terbesar di tingkat nasional bahkan dunia.