Much. Taufiqillah Al Muvti*

Pernah Anda bayangkan, orang melakukan amal baik harus dimintai dulu KTP-nya? Kemudian dilihat nama, asal, dan agamanya. Ketika dari nama, asal, dan agamanya tidak dianggap bermasalah dan setidaknya mencurigakan, baru diperbolehkan melakukan kegiatan. Tapi, ketika orang tersebut tidak beruntung, maka masyarakat setempat akan meradang, dan ditambah pemerintah beserta polisinya ikut mengamini niat warga menindak dengan kekerasan. Negara menganggap pemicunya orang tersebut, wajar bila warga membubarkan kegiatan amal.
Itu lah sedikit kiasan dari kejadian yang menimpa jemaat Gereja Santo Paulus di DIY. Meski kejadian tidak persis sama seperti kiasan di atas, namun secara garis besar sama. Berawal dari penolakan tanggal 28 Januari 2018 oleh kelompok Islamis seperti Front Jihad Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Forum Umat Islam. Mereka mencurigai kegiatan bakti sosial jemaat Gereja Santo Paulus bagian gerakan kristenisasi. Gerakan itu mereka khawatirkan akan mengusik keimanan dan kenyamanan beragama bagi warga sekitar.
Padahal, jemaat gereja hanya membagikan sembako dalam rangka wujud syukur atas berdirinya Gereja Santo Paulus sejak 32 tahun lalu. Sesuatu ungkapan yang biasa-biasa saja. Di kalangan Islam pun sering mengadakan slametan, kenduren, atau syukuran bila merasa mendapat anugerah Gusti Allah seperti membuka cabang usaha, rumah baru, kelahiran anak, atau naik jabatan. Tetapi, hal yang biasa itu akan terkalahkan ketika ego telah menguasai kesadaran, seperti dilakukan kelompok yang mengaku-aku memperjuangkan nilai Islam. Ego telah menggagalkan mereka melihat substansi. Mutiara yang terpendam meski digenggam kaum Kristiani.
Tak berselang lama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai kepala daerah sekaligus kepala adat merespon pembubaran kegiatan sosial tersebut. Tentu, bagi jemaat gereja dan masyarakat luas mengharap tanggapan yang positif dalam menengahi persoalan. Namun kenyataannya tidak, Gubernur DIY malah menyalahkan pihak penyelenggara karena mengatasnamakan “gereja”. Dengan kata lain, “gereja” menjadi sumber permasalahan, bukan menegur kelompok Islamis yang membubarkan. Meski tidak menutup kemungkinan Gereja Santo Paulus ada kesalahan.
Jemaat gereja tentu merasa panik dengan pernyataan Gubernur DIY. Kecemasan belum selesai, Kapolres Bantul menambah luka pada jemaat. Sepaham dengan Gubernur, Kapolres Bantul menyalahkan penyelenggara yang kurang berkomunikasi kepada warga setempat sehingga menuai pro-kontra dan kehebohan. Padahal, tugas polisi melindungi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bila belum terjalin komunikasi dengan baik maka polisi wajib menyambungkan kepada warga. Kendati, jika dipikir-pikir tidak mungkin jemaat tidak berkomunikasi dengan warga, sebab acara diselenggarakan di rumah Kepala Dusun Jaranan Kasmijo. Tentu Kasmijo sebagai kepala warga setempat sudah memberitahukan sebelumnya.
Walau jemaat gereja serasa dimusuhi dari mana saja. Angin sejuk datang dari Bupati Bantul Suharsono membela jemaat gereja dengan mengatakan tidak diperkenankan kelompok masyarakat tertentu mengganggu kegiatan kelompok yang agamanya diakui, selama tidak melanggar aturan. Walau pernyataan Bupati Bantul kurang kuat untuk dianggap “toleran”, karena masih menitikberatkan agama yang diakui atau tidak diakui (legal standing), tetapi sebagai mandataris rakyat dan perundang-undangan sikap Bupati Bantul dapat dibenarkan.
Bila ditelisik, sebetulnya telah terjadi pelanggaran HAM yang ringan di DIY. Disebut ringan karena tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang atau kelompok. Hak hidup adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Bila hak hidup seseorang diberangus, maka ada pelanggaran HAM berat. Bisa pula dikatakan genosida bila banyak manusia yang dibantai, seperti G-30-S/PKI yang banyak menewaskan orang tak bersalah tanpa proses hukum yang sah (baca UU No. 30 tahun 1999 tentang HAM), atau luapan lumpur panas Lapindo yang merugikan banyak orang, tetapi pemerintah menyebutnya dengan “bencana alam” (Bosman Batubara). Sementara pemerintah sendiri yang mengeluarkan izin penambangan.
Dibiarkannya pembubaran kegiatan bakti sosial jemaat Gereja Santo Paulus adalah pelanggaran HAM. Jika pelanggaran, siapa pelakunya? Negara. Kenapa bukan kelompok radikal yang dijadikan pelaku? Karena yang menjamin HAM adalah negara. Kelompok radikal hanya melakukan tindak kekerasan, kecuali kelompok radikal menjadi alat negara (vigilante) untuk menyapu kelompok tertentu. Barulah termasuk melanggar HAM.
Jemaaah Gereja Santo Paulus seharusnya mendapat jaminan mengekspresikan keyakinan keagamaannya, seperti menyelenggarakan kebaktian, dan termasuk kegiatan bakti sosial. Kendati hak suatu kelompok dapat dibatasi ketika mengganggu dan berbenturan dengan hak orang lain. Bila kegiatan bakti sosial dibatasi, pertanyaannya: adakah sesuatu yang bergesekan dengan hak orang lain? Ada semacam gagal paham Gubernur DIY Sri Hamengkubuwono X yang mengatakan pengatasnamaan “gereja” menjadi penyebab. Bukan karena teknis penyelenggaraan yang lebih masuk akal berpotensi mengganggu kenyamanan. Bila nama “gereja” jadi sumber masalah, maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah pengarahan dan penyadaran. Bukankah di Indonesia berisi bermacam suku dan agama? Dan jemaat gereja juga warga negara kan? Jemaat gereja berhak mendapat perlindungan.
Hal serupa terjadi di Sampang. Sampai hari ini kelompok Syiah yang dianiaya harus dipindahkan dari tanah airnya sendiri agar tidak terus diteror oleh kelompok mayoritas setempat. Kelompok Syiah diungsikan oleh pemerintah ke rusunawa Jemundo, Sidoarjo. Kejadian tersebut muncul sejak 2012, hingga saat ini belum ada solusi yang jelas dan jaminan perlindungan bagi kelompok Syiah yang ingin kembali ke Sampang. Dalam hal ini, negara telah membiarkan kelompok mayoritas untuk terus menyerang kelompok Syiah. Padahal, aparat dan alat negara sangat mencukupi untuk menghentikan upaya jahat kelompok mayoritas. Sayang, kebijakan negara bergantung dari suara mayoritas, dan mayoritas yang dipercaya negara adalah pihak yang seharusnya diadili.
Semua warga negara, apa pun latar belakang agama, suku, ras, dan golongannya harus mendapat jaminan oleh negara selama tidak melanggar konstitusi. Seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tahun lalu. Organisasinya dilarang tetapi tidak membunuh eksistensi anggotanya. Sekalipun tergabung HTI, anggotanya adalah warga negara yang wajib dilindungi dan diedukasi. Tragedi G-30-S/PKI, Tanjung Priok, Gereja Santo Paulus, dan kasus intoleransi lainnya adalah pelajaran bahwa Indonesia butuh negarawan sejati.
*Penulis adalah Bidang Kaderisasi PC PMII Surabaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *