Jakarta – KOPRI PB PMII menggelar aksi damai untuk pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Kekerasan Seksual di Bundaharan HI, Jakarta Pusat, Ahad (17/11). Dalam aksinya, sahabat-sahabat KOPRI PB PMII selain membawa sejumlah tulisan untuk menghentikan kekerasan seksual di Indonesia juga meminta tanda tangan kepada publik untuk pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Kekerasan Seksual.
Ketua KOPRI PB PMII Septi Rahmawati mengatakan, dukungan publik ini sangat diperlukan untuk mendorong pemerintah agar RUU Kekerasan Seksual bisa di segera disahkan. “Berbicara tentang kekerasan seksual, berdasarkan data yang dikeluarkan Komnas Perempuan terdapat 298 ribu kasus. Angka ini setiap tahunnya terus meningkat,” ujar Septi di bundaran HI, Ahad (26/11).
Ia juga mengungkapkan,terdapat kelompok-kelompok yang tidak berdaya ketika dirinya menerima kekerasan. Salah satunya yaitu kelompok disabilitas yang juga harus dilindungi secara hukum. Karena itu, bertambahnya sejumlah kasus kekerasan ini perlu diputus dengan adanya RUU tersebut.
“Perlu ada pemutusan kasus yang bersumber dari negara. Serta negara juga wajib melindunginya warganya,” ucapnya.
Agenda aksi ini, ungkap dia, merupakan tindak lanjut FGD KOPRI PB PMII bersama OKP Cipayung yang telah di langsungkan sebelumnya yang menyepakati komitmen bersama menghentikan kasus kekerasan seksual.
Selain itu, tambah dia, aksi tersebut sebagai gerakan agar masyarakat bisa menghindari kekerasan seksual. Karena, menurut Septi, pelaku kekerasan seksual kebanyakan berasal dari orang terdekat dari korban, sehingga masyarakat perlu mewaspadainya.
“Masyarakat perlu waspada dan menghindari faktor mana saja yang menjadi pemicu kekerasan seksual”, Tutupnya. (AM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *