Bincang Ekonomi : PB PMII ajak Kader Kawal Dana Desa
agenda Bincang ekonomi PB PMII di graha Mahbub Junaidi 

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) telah mengelar bincang ekonomi dengan tema “Undang Undang Desa dan Implikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” di Graha Mahbub Djunaidi pada Rabu (28/02/2018).
Ketua Bidang Ekonomi, Ilhamudin mengatakan, bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka dan menambah wawasan para kader PMII tentang UU Desa sebagai amanah untuk kemandirian, kesejahteraan serta pemberdayaan ekonomi.
“Anggaran Dana Desa ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pentingnya kader PMII mengetahui sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut,” ujarnya, dalam dialog yang bertajuk “UU Desa dan Implikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Rabu, (28/02/2018).
Selanjutnya, pria kelahiran Cilacap ini, mengajak kepada seluruh kader PMII untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran desa.
“Saya mengajak kader PMII agar mengambil peran dalam mengawal Anggaran Dana Desa,” tegas Ilhamudin.
Kegiatan tersebut langsung mendapat dukungan dari sekretaris jenderal PB PMII, Sabolah Al Kalamby yang saat itu hadir dilokasi acara.
“Saya menyatakan apresiasi kepada bidang ekonomi yang telah menggelar bincang ekonomi ini, dan juga bidang-bidang lain yang sudah rutin melaksanakan kegiatan,” terangnya, saat sambutan dalam acara tersebut, Rabu, (28/02/2018).
Selain itu, Pria Asal NTB ini, menyampaikan kepada Ketua IKA PB PMII, bahwa fokus PB PMII hari ini adalah melakukan ekspansi di beberapa kampus umum.
“Saya berharap serta mengajak seluruh kader se Indonesia untuk melek Ekonomi,” ungkap Sabolah.
Ketua PB IKA PMII, Akhmad Muqowan, yang juga mantan Ketua Pansus RUU Desa 2012 mengatakan, bahwa Paradigma pembangunan desa terbalik, harusnya desa sebagai subjek malah sebaliknya.
“Desa tidak mempunyai ruang yang besar dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan Anggaran Dana Desa. Sekarang pemerintah itu memaksa bahwa harus embung, harus BUMDES, padahal kebutuhan setiap desa di indonesia berbeda beda, karena itulah esensi pemberdayaan desa,” tuturnya.
Pasalnya, Ketua Komite 1 DPD RI mengkritik soal Perpres 11 Tahun 2015, pasal 3 Kementerian Dalam Negeri menyelengarakan salah satu fungsi pembinaan pemerintah desa.
“Sementara Prespres 12 Tahun 2014 pada tanggal yang sama Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang dalam Pasal 2 bahwa urusan pemerintah dibidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa,” terang Akhmad Muqowam.
Menurut Muqowam, tumpang tindih fungsi dan tugas dua kementerian itu yang menyebabkan desa sebagai objek.
“Pemerintah mengharApkan percepatan pembangunan desa tapi disisi lain pemerintah sedang membenturkan fungsi dan tugas. Sebaiknya pemerintah harus kembali ke mandat sesuai dengan semangat ruh UU Desa,” tandasnya.
Perlu diketahui, pembicara dalam Bincang Ekonomi yakni Ketua Umum PB IKA PMII, Akhmad Muqowam. (AM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *