Aksi Tolak UU MD3 Bengkulu di warnai Aksi dorong dengan Aparat
Aksi Tolak UU MD3 Bengkulu di warnai Aksi dorong dengan Aparat

Bengkulu Selatan –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan menolak menemui Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bengkulu Selatan dalam Aksi Tolak UU MD3, Kamis (1/3/2018).
Alasan wakil rakyat yang terhormat ini enggan menemui massa mahasiswa ini hanya karena alas administrasi. Lantaran dalam surat pemberitahuan aksi yang disampaikan ke Ketua DPRD Bengkulu Selatan tidak disebutkan keinginan untuk bertemu, berdiskusi ataupun hearing dengan lembaga legislatif ini.
“Ini persoalan administrasi, dalam surat pemberitahuan yang kami terima, tidak ada permintaan untuk hearing atau permohonan untuk menemui. Silahkan aksi damai, kamipun bisa mendengar apa yang adik-adik mahasiswa sampaikan,” ujar Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto,
Karena wakil rakyat tidak  berkenan menemui PMII, aksi damai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkulu Selatan di gedung DPRD setempat terkait penolakan Revisi UU MD3, Kamis (1/3) pagi, nyaris ricuh.
Sempat terjadi negosiasi antara demonstran dengan Ketua DPRD melalui aparat keamanan. Namun Ketua DPRD tak bergeming, dia memutuskan tetap bertahan dalam ruang kerjanya.
Merasa alasan menolak hearing terlalu birokratif, massa PMII ngotot menemui Ketua DPRD di ruang kerjanya. Saat itulah terjadi aksi dorong-mendorong dan salah satu orator tersungkur ke lantai didorong anggota Satpol PP yang memblokade di anak tangga.
Massa aksi mulai mencair ketika Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Selatan Susman Hadi bersedia menemui peserta aksi. Namun kehadiran Susman di tengah-tengah massa bukanlah mewakili lembaga. Melainkan secara individu.
“Ini atas inisiatif pribadi saya saja. Bukan atas nama lembaga. Karena dalam surat pemberitahuan itu tidak disebutkan keinginan untuk hearing. Silahkan kawan-kawan mahsiswa masukkan kembali, agendakan kembali hearing atau diskusi kepada lembaga. Nanti akan kita sambut dan diskusi secara lembaga pula,” tegas Susman.
Korlap Aksi, Miksen, menyebutkan ada lima pernyataan sikap PC PMII Bengkulu Selatan terkait pokok-pokok tuntutan penolakan UU MD3. Pertama, PC PMII Bengkulu Selatan secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3, PC PMII berpandangan bahwa setiap warga negara berhakmemberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR.
Kedua, PC PMII Bengkulu Selatan mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui dan tidak menandatangani revisi UU MD3. Ketiga, mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3.
Keempat, PMII akan melakukan judicial review (uji materi) beberapa pasal dalam UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Kelima, PMII siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 demi memperjuangkan keadilan. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *