Oleh: Munawir Arifin
Tentunya menulis judul Ada Apa Dengan PKI (AADP), hampir mirip kisahnya dengan film fenomenal Indonesia, yaitu Ada Apa Dengan Cinta (AADC) ? Mengapa PKI dan Film AADC fenomenal? Karena sudut pandang sejarah baik PKI dan Film AADC mengisahkan sejarah perpisahan dan pertemuan, konflik dan kepiluan, atau bahkan kebahagiaan dan kejayaan. Partai PKI yang sudah terpisah dari Sejarah perpolitikan Indonesia ditahun 1965, dan Rangga yang terpisah dengan Cinta sembari menunggu janji Rangga untuk datang menemui Cinta selama 1 (satu) purnama lagi?
Tentunya dalam kenyataan kedua kisah diatas berbeda, karena AADP merupakan sejarah dan realitas Politik bangsa dimasa lalu, dan AADC sandiwara dalam realitas perfilman Indonesia. Kesamaannya hanyalah, saat ini keduanya masih hangat diperbincangkan. Atau kita juga bisa menonton film Kontrovesial Romatik berlatarbelakang G30S Tahun 1965, yang terbit tahun 1982 judul The Year of Living Dangerously karya Sutradara Peter Weir dimana film tersebut diperankan oleh aktor kawakan Mel Gibson dan Linda Hunt, untuk sekeder member referensi kepada kita bahwa betapa G30S ini begitu fenomenal.
Nah, kita mungkin masih ingat di awal tahun 2015, tersebarnya foto salah satu Putri Indonesia memakai baju berlambang Palu Arit di media sosial. Sontak kasus ini menjadi perbincangan banyak kalangan, ada yang mengecam, menganggap biasa dan bahkan Putri Indonesia  dibuat strees karena mendapat bully dan tekanan dari masyarakat. Bahkan di awal baru baru ini Polri mengintruksikan untuk menarik buku-buku yang berbau Komunis di pasaran. Kasus terkait lambang Palu Arit ini, yang diidentifikasikan sebagai ideologi Komunis atau representasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dimasa lalu memang selalu menjadi trauma tersendiri rakyat Indonesia termasuk bagi para korban 1965 yang terdiri dari PKI, TNI AD dan NU secara khusus.
Ada Apa Dengan PKI?
Siapa yang tidak mengenal PKI? Tentunya di kalangan mahasiswa dan penggiat sejarah politik, PKI adalah Partai Politik bisa dikatakan booming di awal tahun kemerdekaan dan bahkan PKI dapat menempati posisi signifikan dalam Pemilu 1955. Selain itu, berbagai referensi menjelaskan PKI dikenal sebagai Partai pemberontak dan organisasi Makar di tahun 1926, 1948 dan terakhir 1965 dimana para aktornya PKI terlibat dalam melakukan pembunuhan terhadap para 7 Jenderal Angkatan Darat di masa lalu (baca; Dewan Jenderal).
Benar tidaknya bahwa PKI adalah kelompok yang sangat disalahkan dalam kasus G30S juga masih menuai perdebatan. Banyak kajian dan maupun penelitian langsung telah dilakukan untuk menemukan kebenaran sejarah gerakan revolusioner PKI di Indonesia. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh dua orang peneliti Politik dan Sejarah asal Universitas Cornell US, yaitu Benedict Anderson dan Ruth McVey yaitu Cornell Paper yang judul aslinya adalah A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 Coup in Indonesia. Sebuah penelitian yang menyudutkan petinggi Angkatan Darat (AD), bahkan memberi kesimpulan bahwa, konflik internal para petinggi Jenderal Angkatan Darat menyebabkan PKI ikut terlibat dalam G 30 September tersebut.
Kontroversi terhadapa Cornell Paper diatas, tentunya menyudutkan AD terutama yang di pimpin oleh Soeharto. Bahwa Soeharto adalah bagian dari gerakan tersebut dan Kolonel AD yang terlibat dalam Dewan Jenderal atau G30S adalah orang dekat Soeharto, semisal Kolonel Untung, Kolonel Latief dan Brigadir Jenderal Supardjo.
Pemerintah Orde Baru terkhusus para perwira AD tidak ingin dituduh dan disalahkan dalam keterlibatnnya dibalik kudeta G30S, maka lahirlah buku yang bisa dikatakan buku putih ‘tandingan’ yang diterbitkan oleh Brigjen (Purn) Nugroho Notosusanto yang berjudul Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia (Jakarta: Intermasa, 1968) dan Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994). Karya tersebut merupakan pembelaan dan sikap resmi dari institusi Militer termasuk Penguasa Orde Baru.
Selain buku dan karya kontrovesial diatas, saat ini kita bisa menemukan begitu banyak referensi terkait G30S ini. Dan yang terbaru juga, tentunya buku putih berjudul ‘Benturan NU-PKI 1948-1965’ karya Abdul Mun’im DZ. Buku ini juga menganalisis kesalahan-kesalahan datan dan analisis sejarah yang ditulis oleh para orientalis terkait keterlibatan Nahdlatul Ulama terkhusus GP Ansor yang menjadi bagian dari Pembasmian anggota PKI di beberapa daerah di Jawa Timur. Bahwa NU juga bagian dari situasi konflik yang tercipta saat ini, dan bahkan banyak dari warga NU yang juga menjadi korban.
Debat tentang siapa yang menjadi dalang dan bertanggung terhadap terhadap G30S 1965 diatas, seperti tidak akan pernah berakhir. Hingga saat ini, desakan dan tuntutan oleh beberapa kelompok sipil termasuk Komnas HAM agar negara mengungkapkan kebenaran dan bertanggungjawab terhadap para korban G30S, juga termasuk didalamnya permohonan maaf oleh pemerintah kepada korban G30S pun urung terlaksana.
Memaafkan dan Aktualisasi Pancasila
Dalam menelisik sejarah kekuasaan dan politik, mungkin baiknya mencerna apa yang pernah ditulis oleh Prof. Jimly Asshidieq terkait Kasus PKI ini bahwa history is what a ruler inseribes (Sejarah adalah apa yang digoreskan oleh penguasa) (Sekilas bahwa sejarah, baik itu sejarah ideologi maupun politik penguasa, memiliki zamannya. Perang ideologi komunisme dan kapitalisme pernah yang pernah berlangsung selama selama hampir 150 tahun, tak sedikit meninggalkan trauma luka sejarah terhadap negara, aktor maupun korban dari peperangan tersebut, termasuk di Indonesia.
Membangkitkan kembali trauma dan luka sejarah disaat ini menurut penulis sangatlah disayangkan, karena kita tidak akan pernah berhenti berdebat dan mengungkit kebenaran dan kesalahan masa lalu. Baik korban maupun aktor yang selama ini ditulis dalam begitu banyak buku, jurnal bahkan film terkait G30S ini tidak akan menyelesaikan masalah kecuali klaim sepihak atau kita memilih jalan memaafkan sejarah.
Apa yang telah digoreskan oleh pertarungan ideologi politik diatas, baik komunisme ataukah kapitalisme, atau ideologi yang mengatasnamakan agama, sesungguhnya telah dimediasi oleh ideologi politik bangsa kita. Bahwa jalan satu-satunya menghindari pertentangan tersebut dengan melaksanakan Ideologi Pancasila yang lahir dari rahim ibu pertiwi bangsa kita.
Pancasila yang menjadi kesepakatan para founding fathers bangsa terdahulu yang bukan hanya sebagai ideologi, tapi karakter bangsa baiknya aktualisasikan disegala sendi kehidupan, apalagi jelang 72 Tahun Republik ini, Pancasila dan rakyat Indonesia telah berjalan dan beriringan secara bersama-sama sehingga Indonesia masih menjadi negara yang utuh. Walau kedaulatan kemandirian bangsa di berbagai bidang terus diupayakan hingga saat ini.
Maka pentingnya mengaktualisasikan sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai filter dari ideologi-ideologi yang tak sejalan dengan karakter dan kebudayaan serta keadaban bangsa menjadi formula ampuh membangun peradaban Indonesia.
Sekali lagi, sekedar memberi pengertian atau memaksakan klaim kebenaran sejarah dimasa lalu tidaklah cukup, karena bangsa ini telah mencobanya. Kecuali kita mampu memaafkan dan merelakan, termasuk terhadap kejadian G30S ini. Walau tentunya jalan terjal terhadap aktualisasi Pancasila dalam kehidupan nyata juga masih sulit dilakukan bukan???
Wallahua’lam bisshawab…!!
 
“Penulis adalah Kord. Biro Profesi Akademik Pengurus Besar PMII/
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *