Oleh: Muhammad Luthfil Hakim*

Berdiri sejak zaman penjajahan (31 Januari 1926), Nahdlatul Ulama (NU) tumbuh berkembang menjadi organisasi keagamaan Islam atau jam’iyyah diniyyah Islamiyyah di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sepanjang 89 tahun NU telah memberikan sumbangsih besar terhadap keutuhan NKRI dan juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Buktinya adalah NU hingga kini masih memiliki ribuan sekolah dan pesantren yang turut mengembangkan pendidikan manusia Indonesia, juga dengan upaya NU untuk menjaga toleransi antar umat beragama telah membuat ketegangan konflik antar umat beragama di Indonesia bisa untuk diredam. Namun kini diusianya yang ke 89, NU dan gerakannya berpotensi untuk meredup disebabkan oleh globalisasi dan tumbuhnya organisasi gerakan radikal Islam serta sebab lainnya yang berpotensi menuredupkan gerakan NU.

Pemilu 2014

Di usia sebelumnya, yakni usia ke 88 tahun, NU dihadapkan pada realitas pesta demokrasi sepanjang tahun 2014. Secara formal melalui Ketua Umum PBNU, NU telah menegaskan bahwasanya NU tidak akan terlibat aktif mendukung salah satu presiden ataupun partai politik.[1] Namun nyatanya NU masih turut serta dalam politik praktis di dalam Pemilu 2014. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana baliho kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertuliskan “suara NU suara PKB, suara PKB suara NU”. Baliho tersebut terpasang hampir diseluruh sudut kota yang menjadi basis masa NU. Pada akhirnya beberapa jama’ah NU baik secara kultural maupun secara struktural memahami bahwasanya organisasinya tidak lagi memiliki independensi dalam Pemilu 2014. Selain itu, keterlibatan petinggi NU dalam proses pemenangan calon legislatif dan presiden juga membuktikan bahwa NU masih belum bisa menentukan posisi politiknya jika dihadapkan dalam Pemilu.

Berdasarkan sejarahnya, NU memang tidak bisa dilepaskan dari politik praktis. Pada tahun 1955 NU menjadikan dirinya sebagai lembaga yang turut serta dalam pemilu dan mampu meraup suara yang begitu besar. Melalui kebijakan fusi partai politik di era orde baru, NU lantas berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelum akhirnya di tahun 1984 memutuskan diri untuk kembali ke khittah 1926.[2] Pengembalian diri NU ke garis perjuangan 1926 awal mulanya membuat NU menjadi disegani oleh berbagai kalangan, karena diharapkan nantinya NU akan tumbuh berkembang menjadi organisasi sosial atau kelompok kepentingan yang tidak berposisi vis-à-vis dengan negara, dan justru akan berpotensi menjadi pengontrol dari negara. Akan tetapi jumlah massa NU yang lebih dari 40 Juta penduduk Indonesia membuat beberapa pihak internal NU tetap mencoba untuk memanfaatkan massa tersebut sebagai kepentingan politik praktis. Hasilnya, di era reformasi seperti ini NU tidak memiliki fungsi kontrol penuh terhadap pemerintah. Justru seringkali didapati, bahwa jatah-jatah politik pemerintahan akan berpihak kepada kader NU, jika NU memberikan banyak masukan suara.

Pemilu 2014 setidaknya telah menjadi contoh, bahwa NU masih belum bisa menegaskan posisi politiknya dengan negara. Hal ini juga akan menjadi penurunan gerakan bilamana nantinya NU menjadi bagian langsung ataupun pendukung dari pemerintahan Jokowi sebagai presiden terpilih (status quo). Bahwa jauh-jauh hari di masa lalu, dekatnya posisi gereja dengan kekuasaan telah membuat eropa menjadi gelap dan tidak berpihak pada perkembangan masyarakat. Begitupun gejolak konflik di timur-tengah tidak bisa dilepaskan dari gerakan organisasi islam yang menginginkan diri menjadi rezim penguasa. Kuatnya NU dalam mendukung pemerintahan saat ini telah menjadi opini yang berkembang setelah NU banyak bersumbangsih atas pemenangan Jokowi sebagai presiden.

Pada dasarnya, mandat kembali ke khittah 1926 yang diputuskan di tahun 1984 telah memberikan sebuah kejelasan mengenai posisi politik NU. Dengan mengaca terhadap pengalaman KH. Hasyim Asy’ari sebagai pendiri yang selalu memiliki jarak yang tegas dengan kekuasaan politik.[3] Seharusnya apabila NU selalu mengambil jarak terhadap kekuasaan seperti yang telah dilakukan KH. Hasyim As’ari, akan banyak kader yang bermunculan sebagai seorang negarawan, bukan cenderung banyak sebagai politisi seperti saat ini. Oleh karena itu, haruslah menjadi pertimbangan besar bagi NU untuk melakukan evaluasi diri pasca pesta demokrasi 2014.

Memperkuat Gerakan

Adapun berkembangnya waktu, NU harus terus memperkuat gerakannya. Pasalnya data menyebutkan bahwa berkurangnya sosok Kyai di penjuru wilayah masyarakat islam, menjadikan generasi muda saat ini kekurangan tokoh panutan. Hasilnya banyak generasi muda sekarang yang lebih memilih jalur pendidikan formal (umum) daripada masuk ke pendidikan agama seperti pesantren.[4] Pada akhirnya hal tersebut menjadi suatu masalah bagi penting bagi kaderisasi NU apabila tidak segera dicetuskan bagaimana strategi untuk menghadapinya.

Gerakan radikalisme islam seperti ISIS dan FPI menjadi tantangan serius pula bagi NU. Selain gerakan tersebut berpotensi untuk meruntuhkan NKRI juga akan meredupkan organisasi kultural semacam NU. Gerakan NU yang toleran harus terus diimplementasikan ke segala lini kehidupan masyarakat, karena diduga kuat saat ini situasi konflik keagamaan mulai terindikasi untuk kembali memanas seiring belum redanya konflik di timur tengah dan aksi-aksi provokatif dari beberapa oknum yang mengatasnamakan agama.

Selain mengedapnkan pada sikap yang toleran, sudah saatnya apabila NU di usia yang ke 89 menjadi organisasi gerakan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah. Fakta menyebutkan bahwa sebagian besar warga miskin di pedesaan Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan warga NU, sebut saja misalnya di daerah tapal kuda Jawa Timur.[5] Sesuai dengan tujuan organisasinya di AD/ART NU Pasal 9, disebutkan bahwa NU merupakan organisasi yang peduli terhadap masyarakat yang tertindas secara ekonomi ataupun sosial.

Memperkuat gerakan NU pada wilayah sosial, tentu akan menjadi salah satu barometer dari gerakan keagaaan islam di Indonesia. Minimnya kehadiran negara dalam mengentas kemiskinan, harus menjadi dasar bagi NU untuk melakukan pembebasan-pembebasan sosial dari belenggu kemiskinan. Program-program pemberdayaan masyarakat seperti koperasi petani dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bantuan sosial terhadap nelayan harus diperhatikan oleh NU untuk misi gerakan sosial. Melalui hal ini nantinya selain akan menguatkan islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga akan meminimalisir potensi gerakan radikalisme Islam. Sehingga, NU sebagai organisasi keagamaan tidak lagi hanya banyak mengurus perdebatan mengenai fiqh saja, tetapi juga mengurusi masalah-masalah sosial yang terjadi.

*Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UB dan Koordinator Lembaga Penulisan dan Jurnalistik PMII Brawijaya

Dikutip dari: www.pmiiub.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *